Macam-macam Sumber Hukum Secara Lengkap

Macam-macam Sumber Hukum Secara Lengkap

Macam-macam Sumber Hukum

Macam-macam Sumber Hukum

Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum merupakan hal yang paling utama dalam melihat perwujudan hukum itu sendiri. Jika ada sumber hukum, maka sudah pasti juga ada hukum. Dengan kata lain, sumber hukum dapat diartikan sebagai segala hal yang dapat melahirkan aturan yang bersifat mengikat dan memaksa sehingga apabila dilanggar maka akan mengakibatkan sanksi bagi yang melanggarnya. Untuk lebih mudah memahaminya, sumber hukum dapat disebut juga sebagai asal mula hukum.

Macam-macam Sumber Hukum

Para ahli memandang sumber hukum menjadi dua macam, yaitu sumber hukum dalam arti materiil dan sumber hukum dalam formal. Untuk mudah memahaminya mari kita bahas satu per satu.
A. Sumber hukum dalam arti materiil
Cara mudah mengingat Hukum Materiil

Sumber hukum dalam arti materiil adalah suatu keyakinan dan pendapat umum yang menentukan isi hukum itu. Dengan kata lain, keyakinan anggota masyarakat dan pendapat-pendapat hukum dapat menjadi sumber hukum materiil. Sumber hukum materiil juga merupakan kaidah penuntun dalam perumusan norma yang ada dalam sumber hukum formal. Di Indonesia yang menjadi sumber hukum materiil adalah Pancasila yang merupakan norma hukum tertinggi dan menjadi pokok kaidah negara yang fundamental (Dasar).

Dengan demikian, maka segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan jika ada peraturan yang bertentangan maka dengan sendirinya peraturan tersebut tidak boleh berlaku. Sumber hukum materiil dapat ditinjau dari berbagai sudut  dan sisi tergantung dari bagian mana kita ingin mengetahuinya.

Hal ini dapat kita lihat antara lain :

1. Sumber hukum dari ahli Sejarah

Para ahli sejarah memaknai sumber hukum dalam dua arti yaitu :
a) Sumber pengenalan hukum, yaitu semua tulisan, dokumen, dan lain sebagainya. Dari hal tersebut kita dapat mengetahui hukum bangsa pada suatu waktu, misalnya Undang-undang dan sebagainya.
  
b) Setelah melihat dan menggunakan dokumen, keterangan, dan sebagainya yang memuat Undang-undang membuat ia memungkinkan mengetahui hukum yang berlaku sekarang.

2. Sumber hukum dari ahli Filsafat

Menurut seorang filsafat sumber hukum juga harus dilihat dalam dua pengertian yaitu :
a) Ukuran yang harus dipakai agar menjadi hukum dengan melihat apa hukum tersebut telah adil atau tidakb) Dengan mengetahui mengapa kita harus menaati hukum, misalnya karena hukum berasal dari Tuhan, masyarakat, dan penguasa.

3. Sumber hukum dari ahli Sosiologis

Bagi ahli Sosiologis, Sumber hukum adalah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif. Maksudnya dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi, agama, maupun psikologis.

4. Sumber hukum dari ahli ekonomi

Menurut ahli ekonomi, sumber hukum ialah apa yang terlihat di ruang lingkup kehidupan ekonomis. Misalnya sebelum pemerintah mengatur tentang persaingan dagang maka ahli ekonomi harus mengetahui terlebih dahulu apa yang akan dirasa perlu dan tidak perlu dalam persaingan tersebut.

 Sumber hukum dalam Formal   

Cara mudah mengingat Hukum Formal

Sumber hukum dalam formal ialah sumber hukum yang berkaitan dengan cara pembentukkan hukum  yang peraturannya dimasukkan ke dalam suatu bentuk sehingga sumber hukum itu menentukan berlakunya hukum, mengikat, dan ditaati. Sumber-sumber hukum formal ini dituangkan dalam bentuk Undang-undang, Kebiasaan, Yurisprudensi, Traktat, dan Doktrin. Untuk penjelasannya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-undang
Undang- undang adalah suatu peraturan negara yang tertulis dan dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang (DPR bersama-sama dengan Presiden) yang sifatnya itu mengikat seluruh masyarakat. Undang-undang dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

a) Undang-undang dalam arti materiil

Undang-undang dalam arti materiil adalah seluruh peraturan/keputusan tertulis yang dibuat pemerintah yang isinya mengikat secara umum atau dengan kata lain mengikat setiap penduduk. Keputusan pemerintah tersebut dikatakan Undang-undang jika dilihat dari segi isinya dan juga materinya karena dapat mengikat secara umum (Materiil). Contohnya dalam UUD 1945, Pasal 5 ayat (2) menentukan: “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya”. Peraturan tersebut dapat dikatakan Undang-undang dalam arti materiil karena isinya mengikat penduduk yang dikenai peraturannya.

b) Undang-undang dalam arti Formal

Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan/peraturan tertulis yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang memiliki wewenang (DPR bersama-sama dengan Presiden) dan merupakan undang-undang karena bentuk dan cara terjadinya. Maksudnya adalah setiap keputusan pemerintah jika dilihat dari segi bentuk terjadinya dan cara pembuatannya dapat dikatakan sebagai Undang-undang. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1), menegaskan bahwa kekuasaan membentuk Undang-undang dilakukan oleh Presiden dengna persetujuan DPR. Dengan demikian hanya keputusan Presiden dan DPR-lah yang dapat menjadi Undang-undang (Formal).