Workshop Manajemen BOS Buku, K 2013 dan Asistensi BOS SD

Workshop Manajemen BOS Buku, K 2013 dan Asistensi BOS SD

Workshop Manajemen BOS Buku, K 2013 dan Asistensi BOS SD

Pendidikan merupakan proses pembangunan peradaban bangsa yang dinamis,

karenanya pendidikan harus bertumpu pada konteks pertumbuhan, pembangunan, dan kelangsungan sehingga pendidikan dikelola secara profesional.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Dinas Dikpora Provinsi Maluku Drs. Hadi Sulaiman, M.Si mewakili Kadis Dikpora, ketika membuka Workshop Manajemen BOS Buku, Kurikulum 2013 dan Asistensi BOS tingkat SD berlangsung di Wijaya hotel Selasa (11/11).

Dikemukakan, akhiir tahun 2008 Provinsi Maluku memasuki tahap Tuntas Paripurna Walib

Belajar Pendidikan 9 tahun, dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) 95,36 persen. Karenanya kesinambungan wajib belajar dimana 18 Mei 2009 dicanangkan Mendiknas Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun.

Terkait dengan itu, tahun 2013 pemerintah mengimplementasikan K 13 sesuai dengan amanat PP Nomor 81.A tentang implementasi K 13. Pada tahun 2014 implementasi Kurikulum 2013 dilaksanakan diseluruh satuan baik pendidikan dasar maupun menengah, dilanjutkan dengan berbagai program pendamping bagi guru, pengawas dan kepala sekolah untuk semua jenjang agar memiliki pemahaman, pengetahuan, sikap dan keterampilan yang sejalan dengan K 13.

Berbagai permasalahan terkait dengan K 13 seperti penyediaan buku-buku K 13

yang terlambat pendistribusiannya, serta permasalahan lain, termasuk penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dimana pengelolanya tidak transparan dan akuntabel, terutama tim BOS di kabupaten/kota, sehingga saat ini Dinas Dikpora Maluku melaksanakan Workshop Manajemen BOS, Kurikulum 2013 dan Asistensi BOS SD tahun 2014,‚ÄĚtutur Hadi.

Karenanya, kegiatan ini sangat penting dan strategis sehingga peserta harus mengikutinya dengan sungguh-sungguh sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku.

Peserta yang mengikuti ketiga Workshop ini berjumlah 66 orang berasal dari 11 kabupaten/kota berlangsung 3 hari, dengan biaya dibebankan pada dana RKA-KL Kepastian Penjaminan Layanan Pendidikaan Dikdas, Dinas Dikpora tahun anggaran 2014

 

Sumber :

https://samarindatv.co.id/sejarah-danau-toba/